PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE

AREA (ACFTA)

Ari Ratna Kurniastuti1, Afifah Kusumadara2, Setyo Widagdo3.

Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum

Universitas Brawijawa Malang

Perjanjian ACFT merupakan bentuk perjanjian Free Trade Area (FTA) dimana setiap anggota tidak diperbolehkan mendiskriminasikan negara anggota lainnya ) yang diatur dalam Artikel I GATT-WTO Agreement. Sebagai anggota WTO Indonesia dan anggota ASEAN lainnya wajib tunduk terhadap semua ketentuan WTO dan diperkenankan untuk membuat perjanjian ACFTA sebagai penyimpangan prinsip WTO. Pada tahun 1947  dilakuakan perbaikan terhadap GATT-WTO Agreement  yang bertujuan untuk menyesuaikan  perkembangan perdagangan internasional. Akibat gagalnya perundingan WTO pada tahun 2005 di Doha dan 2009 di Jenewa, Pemerintahan Indonesia menandatangani FTA pada tingkat regional yaitu AFTA yang merupakan FTA antara negara ASEAN sendiri dan ASEAN dengan negara lain atau

kawasan/region yang lain.

Pada tahun 1947 dibuatlah perjanjian GAAT sebagai  aturan perdagangan internasioal sebagai sarana mencegah terjadinya perang dunia yang diakibatkan dari perdagangan. Perjanjian internasional dirumuskan sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional yaitu negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian Internasional antara negara dengan organisasi internasional diatur dalam Konvensi Wina 1986. Hasil Konvensi Wina 1986 menghasilkan ratifikasi yang dapat diartikan sebagai pengesahan, tindakan konfirmasi formal, penerimaan, persetujuan dan aksesi. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal penandatanganan, sehingga perjanjian langsung sah dan berlaku di negara yang telah ditandatanganinya.

Indonesia memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang perjanjian internasional yaitu UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang di dalamnya juga mengatur mengenai pengesahan perjanjian Internasional ke dalam hukum Nasional. Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

1.      Penandatangan

2.       Pengesahan

3.       Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatic

4.       Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Selain itu Indonesia sering menggunakan politik hukum ratifikasi transformasi formal yaitu UU atau Perpres pengesahannya hanya berisi menetapkan atau mengesahkan sebuah perjanjian internasional, sehingga memiliki kelemahan yaitu lampiran tidak dianggap peraturan perundang-undangan walaupun sudah dinyatakan sebagai lampiran, berbeda apabila perjanjian internasional ini ditransformasikan dalam suatu UU atau perpres dalam bentuk pasal per pasal.

Adapun Status Perjanjian ACFTA dapat berlaku di Indonesia dikarenakan beberapa alasan yaitu:

1.     perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan.

2.    meskipun dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini lampiran yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan dan dianggap transformasi setengah hati atau pengakuan inkorporasi yang sembunyi-sembunyi tetapi tetap bisa dianggap berlaku karena memang kenyataannya Indonesia mengikuti transformasi, inkorporasi sekaligus.

Sektor pertanian termasuk perkebunan merupakan UMKM yang cukup besar jumlahnya di Indonesia, dan sektor ini merupakan salah satu yang terdampak dengan adanya perjanjian ACFTA. Kondisi ini menyebabkan bermunculannya peraturan perundang-undangan yang tujuan memproteksi petani sebagai salah satu bentuk UMKM. Sebagai contoh  Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 78 Tahun 2012 yang melarang impor seluruh produk hortikultura masuk ke wilayah Jawa Timur yang bertujuan membentengi seluruh produk petani dari serbuan produk hortikultura impor. Akan tetapi tidak semua produk dilarang masuk, hanya produk yang dimiliki oleh petani JawaTimur.

Melihat pentingnya sektor ini untuk masyarakat, maka Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang membatasi impor hortikultura dengan dikeluarkannya Permentan nomer 60 Tahun 2012 dan Permendag No 60/2012 soal impor hortikultura. Dalam lampiran Permendag No. 60/MDAG/ PER/9/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura menyebutkan larangan terhadap 6 buah impor durian, nanas, melon, pisang, mangga dan pepaya masuk ke Indonesia. Selain keenam buah tersebut, pemerintah juga melarang impor 4 jenis sayur yaitu kubis, wortel, cabe, kentang, dan 3 Jenis bunga impor yaitu krisan, anggrek, heliconia. Pembatasan ini jika dikaitkan dengan Perjanjian ACFTA ini juga melanggar, sebab buah-buahan termasuk Early Harvest product (EHP) yang tarifnya sudah 0% sejak 1 Januari 2010 dan juga tidak ada pembatasan kuota. China belum pernah melaporkan untuk menuntut ini, tetapi pelaporan AS menunjukkan bahwa adanya peraturan yang demikian dapat memicu konflik dengan negara lain sebab mengindikasikan adanya

pengingkaran terhadap perjanjian internasional. Pembatasan kuota atau kenaikan tarif diberbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan Artikel XXIX GATT-WTO Agreement.

Permen dan Pergub yang membatasi impor hortikultura ini tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan pelanggaran pada perjanjian internasional yang meliberalisasikan perdagangan yaitu Perjanjian ACFTA atau perjanjian FTA dan perjanjian WTO.  Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya tidak menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembenar untuk mengesampingkan suatu perjanjian internasional ataupun menjadi alasan pembenar atas pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian internasional. Oleh sebab itu perlu dirumuskan perlindungan hukum terhadap UMKM yang ideal sehingga tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah disepakati indonesia tetapi tetap dapat memberikan perlindungan yang maksimal untuk UMKM.

Untuk itu perlindungan hukum yang ideal terhadap UMKM dari dampak berlakunya

perjanjian ACFTA dan Perjanjian perdagangan Internasional lainnya adalah :

1.      Safeguard adalah poin penting dalam perlindungan hukum industri lokal yang dirubah menjadi sebuah UU sebagai payung hukum atas perlindungan kepada industri lokal.

2.      Perbaikan regulasi pemberiaan kredit/pembiayaan terhadap industri lokal, karena bukan hanya hukum yang harus ada sebagai benteng UMKM tetapi modal juga diperlukan untuk bersaing di perdagangan bebas.

3.      Adanya koreksi atas perda atau permen yang bertujuan mencegah proteksi  yang bertentangan dengan perjanjian Internasional sesuai dengan artikel XIX GATT-WTO Agreement.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

Daeng dan Rika. Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China, Global Justice Update,

Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch : Mewujudkan

Keadilan Ekonomi, Volume III/Edisi Oktober 2010.

Daeng, Menyoal Pelanggaran Konstitusi dalam ACFTA, Free Trade Watch : Mewujudkan

Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi April 2011.

Damos Dumoli Agusman.Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik

Indonesia). Bandung : Refika Aditama, 2010.

I Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1). Bandung : Mandar Maju,

2002.

_______________ Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2). Bandung : Mandar Maju,

2005.

Ina Primiana. Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri. Bandung : Alfabeta, 2009.

Indah Suksmaningsih. Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak

Dimanfaatkan, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Johnny Ibrahim. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi Penerapannya

dalam Penegakan Hukum. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

_____________ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media

Publishing, 2010.

Keraf, A. Sonny.Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya.Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Lopez Rodriguez Ana Mercedes. Lex Mercatoria. School of Law, Departement of Private

Law University of Aarhus, 2002.

Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar,

2001.

Mikhael Dua. Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama. Yogyakarta :

Kanisius, 2008.

Mohammad Sood. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2011.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2005.

26

Salvatore, Dominick. Ekonomi Internasional. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995.

Sihombing, Jonker. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Bandung : PT.

Alumni, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali Pers,

1985.

Sri Rejeki Hartono. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang : Bayumedia, 2007.

Sukarmi. Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

T. May Rudy.Hukum Internasional 1.Bandung : Refika Aditama, 2006.

___________ Hukum Internasional 2. Bandung : Refika Aditama, 2009.

Internet dan Surat Kabar

Abdul Rosid, Modul Manajemen UKM : UKM di Indonesia dan Peranan UKM,

pksm.mercubuana.ac.id/new/.../files.../31013-3-478126269633.doc, diakses

tanggal 8 Mei 2012

Afifah Kusumadara, The Role of Law in Indonesian Economic Development, hlm.18 – 21

http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2011/06/secured-kedudukanhukum-

sbg-alat-pembangunan-ekonomi.pdf, diakses tanggal 1 Maret 2013

Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA, http://www.hukumonline.com

/klinik/detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta, diakses tanggal

4 Desember 2012

Anggi H, Produk China vs Produk Lokal, 12 November 2012,

http://anggih91.wordpress.com/2012/11/12/produk-china-vs-produk-lokal/,

diakses tanggal 25 Desember 2012.

bn/ko, ACFTA Ancam Empat Industri Padat Karya, Surabaya Pagi, 28 Januari 2010, hlm.

10 kolom 4-5

Departemen Perdagangan, agustus 2005, http://www.ditjenkpi.go.id, diakses tanggal 13

Maret 2013.

Fatkhurrrohman Taufiq, Tempo interaktif, 2 Maret 2012, Jawa Timur Larang Impor

Hortikultura, http://www.tempo.co/read/news/2012/03/02/180387611/Jawa-

Timur-Larang-Impor-Hortikultura, diakses tanggal 7 Maret 2013

Huala, Adolf, Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA, http://korantempo.com/

korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309, diakses tanggal

12 Maret 2013

27

Hukum Online, Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, 26 feb 2013,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uuratifikasi-

piagam-asean-kandas, diakses 26 maret 2013

Ibnu Purna, Hamidi, Prima, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif,

http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&I

temid=29, diakses tanggal 7 Mei 2012

Inggried Dwi Wedhaswary, Produk China “Bombardir” Indonesia. Apa Kabar Produk Lokal,

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/09/10134596/Produk.China.

Bombardir. Indonesia.Apa.Kabar.Produk.Lokal, diakses tanggal 28 Mei 2012

Jn, Masalah yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan, Surabaya Pagi, 18 Februari

2011, hlm. 19, kolom 2-3

Mohd. Burhan Tsani. Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum

Nasional Republik Indonesia (dalam prespektif Hukum Tata Negara)

http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/status-hukum-internasional

dan_12.html, diakses tanggal 11 Januari 2013.

Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses tanggal 20 Mei

2012

World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond the

Agreements. Regionalism - Friends or Rivals?, hlm.1 http://www.wto.org/english/

thewto_e/whatis_e /tif_e/bey_e.htm, diakses tanggal 8 Mei 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Kovensi Wina 1986

Artikel I GATT-WTO Agreement

Pasal 3 artikel XXIV GATT-WTO Agreement

Piagam ASEAN

Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South

East Asian Nations And The People's Republic Of China

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA

Nama :

1. Muhammad nur alfajri
2. Dana achmadi
3. Hamzah mutakin
4. Viki setiadi

Kelas : 2EB08