ETIKA
GOVERNMENT
1. Pengertian Etika
Etika
berasal dari perkataan yunani “ethes” berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan,
atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dariperaturan-peraturan kesusilaan.
Dalam bahasa Latin dikenal dengan perkataan Mores yang berarti pula kesusilaan,
tingkat salah satu perbuatan lahir 9 perilaku, tingkah laku. Perkataan mores
kemudian berubah menjadi mempunyai arti sama dengan etika atau
sebaliknya.
Government
dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal
dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan
terkadang juga menjadi Penguasa.
Aparatur
negara dan pemerintah mempunyai tugas mendidik rakyat. Mendidik orang lain
berarti mendidik diri sendiri, karena itu, seorang pemimpin/pelaksana negara
yang sadar akan kewajibannya sebagai pendidik, hendaknya berusaha agar :
a.
Dalam
hidup sehari-hari menjadi contoh teladan, panutan bagi umum dan kesusilaan.
b.
Dalam
usahanya sehari-hari selalu memperhatikan kemajuan lahir batin
masyarakatnya.
Ajaran
untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan
dengan hakikat manusia disebut etika pemerintahan.
Selain itu
etika pemerintahan juga merupakan bagian dari praktek yurisprudensi atau filosofi hukum yang mengatur operasi
dari pemerintah dan hubungannya dengan orang-orang dalam
pemerintahan. Prinsip-prinsip etika harus disesuaikan dengan keadaan, waktu,
dan tempat. Prinsip-prinsip etika yang bersifat authority, yang bersifat
perintah menjadi suatu peraturan sehingga kadang-kadang merupakan atribut yang
tidak bisa dipisahkan.
2.
Etika
Government
Etika Government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta
hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Keuntungan yang paling
diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta
aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Penggunaan ICT ini
kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti :
a.
G2C
( government to citizen ),
b.
G2B
( government to business ) dan
c.
G2G
( inter – agency relationship ).
Bagaimana lembaga-lembaga
non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari e-Government. Bank
Dunia (World Bank) mendefinisikan E-Governmentsebagai berikut:
E-Government mengarahkan untuk
penggunakan TI oleh semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile
computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat,
bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.
3.
Tujuan
Etika Government
a.
Memudahkan
warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public dan untuk
berinteraksi dengan jajaran pemerintah.
b.
Memperbaiki
kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga.
c.
Meningkatkan
Efisiensi, efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketika e-government dapat
diimpementasikan dengan sempurna, tentunya akan memberikan berbagai manfaat dan
perubahan, seperti :
1.
Pelayanan
servis yang lebih baik kepada masyarakat.
2.
Peningkatan
hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan
(transparansi)
3.
Pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang
mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
4.
Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih efisien.
5.
Terjadinya
pergeseran dari paradigma birokrasi ke paradigma e-government.
4.
Hambatan
Etika Government
a.
Kultur
berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan
belum merasuk di Indonesia.
b.
Kultur
mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah
kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja).
c.
Langkanya
SDM yang handal.
d.
Infrastruktur
yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang
masih belum tersebar secara merata
e.
Tempat
akses yang terbatas.
Kesimpulan
: Setelah mengetahui keunggulan dan kelemahan etika Government, menurut saya
diperlukan pemberian informasi sumber daya teknologi untuk masyarakat
yang masih berada di daerah-daerah yang tertinggal dan pelatihan untuk karyawan
pemerintah serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Sumber
referensi :
Soal
- Dalam penggunaan ICT
menghasilkan hubungan bentuk baru, yang bukan merupakan bentuk baru dari
ICT adalah . . . .
A. G2C ( government to citizen )
B. G2B ( government to business )
C. G2G ( inter – agency relationship )
D. G2D ( government to domisili )
Jawab : D
2.
Yang
merupakan hambatan Etika Government adalah . . . .
A. Tempat akses yang terbatas
B. Ruang lingkup tertutup
C. SDM memadai
D. Kurangnya Modal
Jawab : A
3.
Yang
bukan merupakan tujuan Etika Government adalah . . . .
A. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan public
B. Memperbaiki respon PEMDA
C. Membuka peluang usaha
D. Meningkatkan efisiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan
Jawab : C
4.
Government
berasal dari kata Latin yaitu . . . .
A. Gubernaculum
B. Governculum
C. Gubernament
D. Gubercolum
Jawab : A
5.
Keuntungan
yang paling diharapkan dari penggunaan e-government adalah . . . .
A. Peluang
B. Efektivitas
C. Mudah
D. Akurat
Jawab : B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar